welcome to blog zae.25

2010-01-02T22:53:00.000-08:00

2009-11-25T20:49:00.000-08:00

Persib Khawatir Kekompakan Pemain tak Maksimal
By Republika Newsroom
Rabu, 18 November 2009 pukul 20:09:00
Font Size A A A
Email EMAIL
Print PRINT
Facebook
Bookmark and Share
Persib Khawatir Kekompakan Pemain tak Maksimal

BANDUNG--Tim "Maung Bandung" Persib khawatirkan kekompakan dan kerjasama tim tak maksimal saat melawan Pelita Jaya Jabar pada Liga Super Indonesia (LSI) 2009 di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Sabtu (21/11) mendatang.

Pasalnya, tujuh pemain pilar tim asuhan Jaya Hartono itu belum bisa bergabung menjelang pertandingan "prestise" itu karena masih memperkuat Timnas.

Lima pemain Persib memperkuat Timnas Indonesia di ajang Piala Asia yakni Maman Abdurahman, Nova Aryanto, Hariono, Budi Sudarsono dan kapten tim Eka Ramdani. Budi pemain terakhir yang dipanggil pelatih Benny Dollo Jumat pekan lalu, dan baru gabung Senin kemarin.

Kelimanya dipanggil untuk bertanding melawan Kuwait pada Rabu (18/11) ini. Sedangkan dua pemain lainnya Kosin Hathairatanakol dan Sinchuo Nuthnum juga masih memperkuat Timnas Thailand yang juga bertanding di ajang Piala Asia.

"Terus terang saja saya kesulitan untuk memadukan kekompakan dan kerjasama tim, kami harus kerja keras memanfaatkan waktu tersisa," kata Pelatih Jaya Hartono.

Kelima pemain Persib di Timnas PSSI baru pulang, Kamis besok dan rencananya langsung bergabung dalam latihan bersama rekan-rekannya di Tim Maung Bandung. Bagi Budi, tak begitu bermasalah karena selama ini berlatih di Bandung.

Namun empat pemain lainnya, Maman, Nova, Hariono dan Eka cukup lama bergabung dengan Timnas sehingga perlu mengintensifkan latihan untuk kerjasama dan kekompakkan dalam waktu dua hari.

Bahkan dua pemain Persib asal Thailand, Kosin dan Sinchuo baru bisa gabung pada Jumat (20/11). Keduanya hanya sempat berlatih dengan Persib selama dua hari pada dua minggu lalu.

Kosin sendiri diprediksi akan menjadi kiper utama Tim Persib saat meladeni Pelita Jaya. Sedangkan Sinchuo yang akan diposisikan sebagai pemain sayap diperkirakan akan dibangku cadangkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan melihat permainan rekan setimnya.

"Lawan Pelita, saya hanya akan menurunkan pemain yang benar-benar siap baik dari sisi kebugaran maupun mental bertanding. Semua tim tetap berpeluang jadi starter, kata Jaya Hartono.

Persib sendiri diwajibkan menang lawan Pelita Jaya pada pertandingan Sabtu nanti, pasalnya saat ini tim Bandung itu sudah kehilangan dua pertandingan lawan Persiba dan PSM yang berakhir dengan kekalahan.

Duel Persib lawan Pelita juga menjadi pertaruhan bagi pelatih Jaya Hartono yang dituntut untuk mampu meraih kemenangan pertama di kandang sendiri.

Meski tanpa tujuh pemain pilarnya, tim Persib tetap berlatih keras di Stadion Persib Jalan A Yani Kota Bandung. termasuk mengasah ketajaman dua striker mautnya Hilton Moriera dan Christian Gonzales.

Pemain digenjot dalam latihan game serta tembakan bola-bola mati dan canon ball. Sementara itu dia kipernya Cecep Supriatna dan Andri Haryanto juga mendapat pelatihan khusus mengantisipasi bola-bola mati dan memotong bola-bola silang.

2009-11-25T20:41:00.000-08:00

Persib Kalahkan Pelita Jaya 2-1Persib Kalahkan Pelita Jaya 2-1
Sabtu, 21 November 2009 21:03 WIB | Olahraga | Liga Indonesia | Dibaca 3817 kali
Persib Kalahkan Pelita Jaya 2-1
Kesebelasan Persib Bandung Suchao Nutnum (tengah ) berusaha melewati Pelita Jaya Jusmadi (kiri) dan Ardan Aras (kanan) dalam pertandingan Liga Super Indonesia di Stadion Jalak Harupat, Bandung, (21/11). (ANTARA/Rezza Estily)
Bandung (ANTARA News) - Tim "Maung Bandung" Persib secara dramatis mengalahkan Pelita Jaya Jabar 2-1 (0-0) pada lanjutan Kompetisi Liga Super Indonesia (LSI) 2009-2010 di Stadion Si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung, Jabar, Sabtu.

Striker asal Brasil, Hilton Moriera menjadi penentu kemenangan Persib melalui gol yang tercipta dari tembakan langsung pada menit ke-77.

Pelita Jaya sendiri sempat unggul lebih dulu melalui gol yang dicetak oleh striker asal Kolumbia, Fonseca pada menit ke-58 babak kedua. Namun gelandang anyar Persib asal Thailand, Sunchao Nuthnum menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah mencetak gol pada menit ke-65.

Sementara itu sebuah peluang penalti yang diperoleh tim Maung Bandung pada menit ke-30 babak pertama gagal membuahkan gol. Tembakan striker Christian Gonzales yang bertindak sebagai algojo membentur tiang gawang kanan Pelita yang dikawal Dian Agus Prasetyo.

Sekitar 30.000 bobotoh Persib sempat dibuat ketar ketir ketika tertingga 0-1, namun supporter fanatik Persib itu mulai percaya diri ketika tim asuhan Jaya Hartono mampu mencetak gol balasan dan akhirnya berpesta setelah timnya unggul 1-2.

Kemenangan "Maung Bandung" disambut pesta kembang api dan aplaus oleh bobotoh Bandung yang memenuhi Stadion Si Jalak Harupat.

Pertandingan yang dipimpin wasit Jimmy Napitupulu dari Jakarta berlangsung dalam tempo sedang di atas lapangan basah akibat hujan yang mengguyur sejak babak pertama.

Kemenangan dari Pelita Jaya, merupakan kemenangan pertama Persib Bandung di ajang Liga Super Indonesia (LSI) sekaligus mengamankan posisi Jaya Hartono dari posisi kepelatihan tim Bandung itu.

Kemenangan itu sebagai awal kebangkitan Persib setelah kalah pada dua pertandingan awal di ajang LSI dari Persiba Balikpapan 0-2 dan kalah 1-2 dari PSM.

Tim Persib tampil buruk pada babak pertama. Koordinasi antar lini tim Bandung itu tak berjalan. Padahal Persib memasang tiga striker sekaligus Hilton Moriera, Christian Gonzalez dan Budi Sudarsono.

Justeru beberapa kali penyerang Pelita, Fonseca dan Sirat Ahmad nyaris membobol gawang Persib yang dikawal Sintawechai "Kosin" Hathairattanakol.

Memasuki babak kedua, Persib maupun Pelita tak melakukan perubahan pemain. Pelita bangkit di awal babak kedua melalui serangan yang dibangun dari sektor sayap. klimaksnya gol Fonseca yang memanfaatkan bola blunder `stop ball` bek Persib, Christian Rene.
Namun perubahan serangan di pertengahan babak kedua dengan menaikan posisi Sunchao akhirnya mengakhiri kebuntuan sekaligus memastikan kemenangan 2-1 melalui gol Sunchao Nuthnum menit 65 dan Hilton Moriera menit ke-77.

Wasit mengeluarkan kartu kuning untuk Atep (Persib), Yuthajak Konjan, Extaban Vischara (Pelita).

Susunan pemain Persib: Shintawechai "Kosin" Hathairattanakol (kiper), Maman Abdurachman, Nova Aryanto, Christian Rene Martines, Cucu Hidayat, Atep, Eka Ramdani (k), Sunchau Nuthnum, Hilton Moriera, Airlangga, Christian Gonzales.Pelatih: Jaya Hartono.

Pelita Jaya: Dian Agus Prasetyo (kiper), Eduardo, Agustiar Batubara, Ahmad Jufrianto, Supardi (K), Ardan Aras, Yuthajak Konjan, Firman Utina, Extaban Vischara/ Kery Yudiono, Fonseca, Sirat Ahmad. Pelatih: Pandi Achmad.(*)

2009-10-17T01:59:00.000-07:00

jadwal persib

Putaran I
Minggu 11 Oct 2009, Persiba vs PERSIB Skor : 2 - 0
Rabu 14 OcT 2009, PSM vs PERSIB Skor : 2 - 1
TC TIMNAS : 15 - 21 Oct 2009
Sabtu 21 Nov 2009, PERSIB vs Pelita Jaya
Selasa 24 Nov 2009, PERSIB vs Persitara
Minggu 29 Nov 2009, Persipura vs PERSIB
Rabu 2 Des 2009, Persiwa vs PERSIB
Minggu 6 Des 2009, PERSIB vs Persela
Rabu 9 Des 2009, PERSIB vs Persijap
Sabtu 12 Des 2009, Sriwijaya FC vs PERSIB
Sabtu 19 Des 2009, Arema vs PERSIB
Rabu 23 Des 2009, Persema vs PERSIB
TC TIMNAS : 26 Des 2009 - 6 Jan 2010
Sabtu 9 Jan 2010, PERSIBvs Persija
Selasa 12 Jan 2010, PERSIB vs PSPS
Sabtu 16 Jan 2010, Persisam vs PERSIB
Selasa 19 Jan 2010, Bontang FC vs PERSIB
Sabtu 23 Jan 2010, PERSIB vs Persebaya
Selasa 26 Jan 2010, PERSIB vs Persik

Putaran II
Minggu 7 Feb 2010, Persebaya vs PERSIB
Sabtu 13 Feb 2010, Persik vs PERSIB
Selasa 16 Feb 2010, PERSIB vs Persisam
Sabtu 20 Feb 2010, PERSIB vs Bontang FC
Minggu 28 Feb 2010, Persija vs PERSIB
Rabu 3 Mar 2010, PSPS vs PERSIB
Minggu 14 Mar 2010, PERSIB vs Arema
Rabu 17 Mar 2010, PERSIB vs Persema
Minggu 4 Apr 2010, Persela vs PERSIB
Rabu 7 Apr 2010, Persijap vs PERSIB
Minggu 18 Apr 2010, Pelita Jaya vs PERSIB
Rabu 21 Apr 2010, Persitara vs PERSIB
Minggu 2 Mei 2010, PERSIB vs Persiwa
Rabu 5 Mei 2010, PERSIB vs Persipura
Minggu16 Mei 2010, PERSIB vs Sriwijaya FC
Rabu 26 Mei 2010, PERSIB vs PSM
Minggu 30 Mei 2010, PERSIB vs Persiba

2009-07-18T00:51:00.000-07:00

18/07/2009 10:26

Liputan6.com, Jakarta: Petugas Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, Kepolisian Daerah Metro Jaya, dan Brigade Mobil masih menyelidiki kasus ledakan. Polisi menyisir lokasi-lokasi ledakan di Hotel Ritz Carlton dan Hotel JW Marriott, Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (18/7) pagi. Rencananya hari ini Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri akan datang ke lokasi.

Hari ini juga karyawan hotel tetap masuk seperti biasa. Namun kali ini, mereka yang masuk diperiksa lebih ketat. Sementara itu, sejumlah tamu di dua hotel yang terkena bom dipindah ke tempat lain, termasuk ke Hotel Four Seasons, Kuningan, Jaksel. Ada pula sebagian memilih pulang [baca: Simpati dan Solidaritas untuk Korban Bom]

Hingga kini terus mengalir ucapan belasungkawa terhadap para korban ledakan di lokasi kejadian. Beberapa warga juga masih mendatangi tempat kejadian. Mereka ingin mengetahui situasi pascaledakan.(AIS/VIN)

2009-07-06T20:23:00.000-07:00

Timnas Indonesia Gagal Lawan MU

Kedatangan Manchester United ke Indonesia ternyata benar-benar dimanfaatkan pihak panitia untuk kepentingan bisnis. Rencananya, tim All Star Liga Super Indonesia yang akan didapuk sebagai lawan Cristiano Ronaldo dkk pada 24 Juli mendatang menggantikan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia sebelumnya dijadwalkan yang akan bertanding melawan MU, namun keputusan itu akhirnya berubah karena pertimbangan bisnis dengan balutan kemasan untuk menghibur penonton.

"Wacananya memang demikian. Tapi, semuanya baru bisa ditentukan setelah ada pernyataan resmi. Tunggu saja, saat ini persiapan untuk ujicoba dengan MU masih terus kami lakukan," kata Direktur Bidang Bisnis dan Marketing PSSI, Herman Chaniago seperti dilansir goal.com, Rabu (8/4).

Untuk menentukan siapa saja pemain tersebut, PSSI rencananya akan membuka nomor polling sms, dimana seluruh masyarakat Indonesia bebas menentukan pemain kesayangannya sendiri yang bermain di LSI.

Keputusan ini disambut kecewa pelatih Timnas Indonesia, Benny Dollo (Bendol), yang mengaku hanya bisa pasrah dan menerima keputusan PSSI.

"Saya pikir tidak ada masalah juga kalau anak-anak gagal menjajal MU. Sebab, kami bisa menggelar program ujicoba dengan tim lain. Lagi pula, semua itu tergantung PSSI," ujar Bendol dengan nada kecewa.

Sementara itu adanya wacana pemindahan tempat pertandingan yang tak akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), membuat fans "Setan Merah" yang ada di Jakarta dipastikan kecewa berat.

Penyebabnya tak lain, dipakainya SUGBK untuk kampanye Pemilihan Presiden bulan depan. Selain itu, rusaknya rumput dan pagar pembatas akibat dipakai partai politik dalam kampanye legislatif beberapa terakhir lalu, juga sebagai pemicu dipindahkannya laga tersebut.

"Untuk memperbaiki kerusakan yang saat ini saja, kami butuh waktu minimal satu setengah bulan. Jika kembali digunakan untuk kempanye Pilpres, tentu kondisinya akan kembali seperti sekarang lagi," jelas Direktur Pengelola stadion, Mahfudin Nigara, dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (8/4).

Kemungkinan, Stadion Palaran, Samarinda, Kalimantan Timur, yang sebelumnya dipakai untuk PON XVII kemarin, didaulat sebagi penggantinya karena pernah ditawarkan oleh Menegpora kepada Gubernur Kalimantan Timur, Awang Faroek Ishak, untuk menjadi tempat pertandingan eksibisi tersebut.

Stadion senilai 90 juta Dolar AS atau sekitar Rp. 800 miliar (di luar biaya pembangunan infrastruktur sekitar stadion) dianggap layak untuk tempat pertandingan tim kelas dunia karena setara dengan stadion-stadion kelas menengah di klub-klub Liga Eropa.

Stadion Palaran merupakan yang kedua nasional terbesar di Indonesia setelah SUGBK dengan kapasitas 40.000 penonton.

Tiket Termurah Rp. 100 ribu

Meskipun belum resmi, namun pihak panitia tak membantah jika harga tiket termurah untuk pertandingan tersebut sebesar Rp. 100 ribu dan yang termahal Rp. 2,5 juta.

"Saat ini, kami masih terus menghitungnya dan pasti akan menyampaikan secara resmi kepada teman-teman wartawan, setelah ada keputusan final," jelas Chaniago.

Tiket seharga Rp. 2,5 juta rencananya akan dicetak sebanyak 500 lembar saja. Sedangkan untuk tiket termurah seharga Rp100 ribu, dengan total tiket yang tersedia sebanyak 65 ribu lembar. Untuk pemilik tiket VVIP, panitia memberikan fasilitas tambahan berupa menyaksikan langsung latihan para pemain MU.

sejarah Demokrat

2009-05-01T21:37:00.000-07:00

SEJARAH | Print |
PEMBENTUKAN DAN BERDIRINYA PARTAI DEMOKRAT

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon wakfl Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001.

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama- nama tersebut, ada juga beberapa orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY.

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang.

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

PENGESAHAN PARTAI DEMOKRAT

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia.

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini.

sejarah PDIP

2009-05-01T21:21:00.001-07:00

Sejarah PDIP
Bahwa PDI Perjuangan merupakan partai politik yang sebenarnya adalah partai yang secara langsung memiliki tali kesejarahan dengan partai politik masa orde lama. PDI Perjuangan sebenarnya kelanjutan dari Partai Demokrasi Indonesia yang berdiri pada tanggal 10 Januari 1973. Partai Demokrasi Indonesia itu lahir dari hasil fusi 5 (lima) partai politik.
.
Kelima partai politik tersebut yaitu :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
PNI didirikan Bung Karno tanggal 4 Juli 1927 di Bandung. Dengan mengusung nilai-nilai dan semangat nasionalisme, PNI kemudian berkembang pesat dalam waktu singkat. Karena dianggap berbahaya oleh penguasa kolonial, tanggal 29 Desember 1929 semua kantor dan rumah pimpinan PNI digeledah. Bung Karno, Maskun, Supriadinata dan Gatot Mangkupraja ditangkap. Berdasarkan keputusan yang ditetapkan Raad van Justitie tanggal 17 April 1931, mereka dipidana penjara. Keputusan ini diartikan mencap PNI sebagai suatu organisasi yang terlarang.
Setelah tanggal 3 November 1945 keluar Maklumat Pemerintah tentang pembentukan Partai Politik. Dengan landasan tersebut, tanggal 29 Januari 1946 di Kediri PNI dibentuk oleh partai-partai yang tergabung dalam Serikat Rakyat Indonesia atau di kenal dengan Serrindo pada waktu itu, PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, kemudian Partai Republik Indonesia Madiun, Partai Kedaulatan Rakyat Yogya, dan ada beberapa lagi partai kecil lainnya yang berada di Kediri. Fusi ini terjadi ketika ada Konggres Serrindo yang pertama di Kediri.
Dalam Kongres tersebut PNI dinyatakan memiliki ciri Sosio-Nasionalisne-Demokrasi yang merupakan asas dan cara perjuangan yang dicetuskan Bung Karno untuk menghilangkan kapitalisme, imperialisme dan kolonialisme. Pengunaan asas ini diasosiasikan sebagai "kebangkitan kembali PNI 1927" yang pernah didirikan Bung Karno.
Ideologi partai ini menggunakan apa yang dikembangkan oleh Bung Karno yaitu Marhaenisme, sebuah istilah yang di bangun atau dipakai oleh beliau ketika beliau melakukan kunjungan ke salah satu daerah di Jawa Barat dan bertemu dengan seorang petani yang namanya Marhaen.
PNI merupakan partai pemenang pemilu nomor satu dalam pemilu tahun 1955 dengan komposisi suara kurang lebih 22,3%.
Basis sosial dari partai ini pertama-tama adalah masyarakat abangan di Jawa. Kekuatan mobilisasi terletak pada penguasaan atas birokrasi dan yang kedua adalah para pamong praja, lurah dan para kepala desa. Ini menjelaskan kenapa Golkar mengambil alih itu, PNI ambruk secara total. Ketika dukungan cukup merata menyebar di seluruh Indonesia, ketika di beberapa propinsi yang sangat terbatas seperti di Aceh, Sumatra Barat, dimana pendukung PNI itu jumlahnya kurang dari 0,7%.
Di kawasan Jawa di bagian sebelah utara Bandung PNI tidak pernah mendapatkan basis dukungan yang kuat. Itu merupakan daerah Islam atau daerah Masyumi.
Di Bandung daerah selatan itu merupakan kantong utama. Jawa Tengah adalah kantong-kantong utama, dan kontestan yang paling serius itu datang dari Partai Komunis Indonesia yang berada di beberapa daerah segitiga seperti Jelanggur dan seterusnya. Blitar bagian selatan dan sebagainya.
.

2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
Parkindo adalah partai yang didirikan karena ada maklumat pada waktu itu, ia baru berdiri tahun 1945 tepatnya pada tanggal 18 November 1945 yang diketuai Ds Probowinoto.
Parkindo merupakan penggabungan dari partai-partai Kristen lokal seperti PARKI (Partai Kristen Indonesia) di Sumut, PKN (Partai Kristen Nasional) di Jakarta dan PPM (Partai Politik Masehi) di Pematang Siantar.
.
3. Partai Katolik
Partai Katolik lahir kembali pada tanggal 12 Desember 1945 dengan nama PKRI (Partai Katolik Republik Indonesia) merupakan kelanjutan dari atau sempalan dari Katolik Jawi, yang dulunya bergabung dengan partai Katolik. Sebenarnya partai ini pada tahun 1917-an itu sudah ada. Partai ini berdiri pada tahun 1923 di Yogyakarta yang didirikan oleh umat Katolik Jawa yang diketuai oleh F.S. Harijadi kemudian diganti oleh I.J. Kasimo dengan nama Pakepalan Politik Katolik Djawi (PPKD).
Pada Pemilu 1971 Partai Katolik meraih 606.740 suara (1,11%) sehingga di DPR mendapat 3 kursi.
.
4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
IPKI atau Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia adalah partai yang didirikan terutama oleh tentara. IPKI sejak lahirnya mencanangkan Pancasila, semangat proklamasi dan UUD 1945 sebagai cirnya. Tokoh dibalik pendirian IPKI adalah AH. Nasution, Kol Gatot Subroto dan Kol Azis Saleh. Kelahirannya didasari oleh UU No. 7 tahun 1953 tentang Pemilu 1955.
Dalam pemilu itu anggota ABRI aktif dapat dipilih melalui pemilu dan duduk di Konstituante. IPKI didirikan pada tanggal 20 Mei 1954 kurang lebih satu tahun sebelum pemilu tahun 1955 yang berlangsung bulan September. Waktu itu, Jenderal Besar Nasution yang berpangkat kolonel, terlibat pada peristiwa yang sangat terkenal yaitu peristiwa 27 Oktober.
Peristiwa 27 Oktober ini adalah sebuah peristiwa dimana tentara melakukan upaya untuk memaksa Bung Karno membubarkan parlemen. Mereka datang ke istana, gerombolan tentara yang sangat banyak dengan tank, meriam diarahkan ke depan istana, dan meminta kepada Bung Karno untuk membubarkan parlemen, karena parlemen dianggap telah mengintervensi persoalan internal tentara.
Nasution dipanggil, usianya baru 33 tahun dan disuruh kembali untuk memikirkan tindakannya, di copot jabatannya, antara Oktober 1952 sampai nantinya dia dikembalikan pada jabatannya pada tahun 1955.
Selama tiga tahunan itu Nasution berfikir sangat serius. Bung Karno tidak bisa dilawan.
Diantara tahun-tahun inilah Nasution kemudian mendirikan IPKI.
Dalam pertemuan sangat tertutup antara wakil IPKI dengan Soeharto pada tahun 1971. Dua tokoh IPKI yang besar atau salah satu tokoh IPKI yang besar, mantan Bupati Madiun, Achmad Sukarmadidjaja almarhum, mengatakan bahwa IPKI tidak mungkin hidup di dalam gerombolan partai-partai yang punya ideologi aneh-aneh dan ingin bergabung dengan golongan karya atau menjadi partai sendiri.
Kedekatan dengan Golkar, menjelang Deklarasi PDI 1973 IPKI pernah berpikir untuk bergabung ke Golkar. Tanggal 12 Maret 1970 Presiden Soeharto memberi jawaban atas permintaan Achmad Sukarmadidjaja bahwa IPKI bisa bergabung ke Golkar dengan syarat harus membubarkan diri lebih dahulu.
IPKI cukup spesifik dan memiliki dukungan yang konkrit menurut pemilu 1955 kecuali sedikit di Jawa Barat, demikian juga dengan Murba. Hanya memiliki dukungan yang sangat sedikit di Jawa Barat kurang lebih 290.000-an orang.
Pada Pemilu 1971 IPKI hanya mampu memperoleh 388.403 (0,62 %) sehingga tidak mendapat satupun kursi di DPR.
.
5. Murba
Murba didirikan pada tanggal 7 November 1948 setelah Tan Malaka keluar dari penjara. Murba adalah gabungan Partai Rakyat, Partai Rakyat Jelata dan Partai Indonesia Buruh Merdeka.Menurut data Kementrian Penerangan RI tentang "Kepartaian di Indonesia" seri Pepora No. 8, Jakarta, 1981, istilah Murba mengacu pada pengertian "golongan rakyat yang terbesar yang tidak mempunyai apa-apa, kecuali otak dan tenaga sendiri".
Asas partai ini antifasisme, anti imperialisme-kapitalisme dengan tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat sosialisme.Meski program Murba membela rakyat kecil dan kaum tertindas, dukungan riil rakyat terhadap Murba kurang begitu kuat. Terbukti dalam Pemilu 1971 partai ini tidak memperoleh satu pun kursi di DPR karena hanya mampu meraih 48.126 suara (0,09 %).
.
Proses fusi terjadi sebenarnya hanya untuk menjamin kemenangan kekuatan Orde Baru. Pada saat itu penguasa Orde Baru mengaktifkan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar) yang proses pembentukannya didukung oleh militer. Tap MPRS No.XXII/MPRS/1966 tentang Kepartaian, Keormasan, dan Kekaryaan disebutkan agar Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong royong (DPR-GR) segera membuat Undang-Undang untuk mengatur kepartaian, keormasan dan kekaryaan yang menuju pada penyederhanaan. Gagasan agar supaya fusi untuk pertama kali tahun 1970.
.
Tepatnya 7 Januari tahun 1970. Soeharto memanggil 9 partai politik untuk melakukan konsultasi kolektif dengan para pimpinan 9 partai politik tersebut. Dalam pertemuan konsultasi tersebut, Soeharto melontarkan gagasan pengelompokan partai politik dengan maksud untuk menghasilkan sebuah masyarakat yang lebih tentram lebih damai bebas dari konflik agar pembangunan ekonomi bisa di jalankan. Partai politik dikelompokan ke dalam dua kelompok, kelompok pertama disebut kelompok materiil spirituil yang menekankan pada aspek materiil dan kedua adalah spirituil materiil yang menekankan pada aspek spiritual.
.
Kelompok materiil spirituil menjadi Partai Demokrasi Indonesia dan kelompok spirituil materiil itu kemudian menjadi Partai Persatuan pembangunan. Setelah diskusi-diskusi seperti itu tokoh-tokoh partai coba mulai bertemu dan mulai mendiskusikan gagasan ini. Pertemuan kemudian berlanjut pada tanggal 27 Februari 1970 Soeharto mengundang lima partai politik yang dikategorikan kelompok pertama yaitu PNI (Partai Nasiona Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia), Partai Katolik, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dan Murba. Ide pengelompokan yang dilontarkan Soeharto menjadi perhatian masyarakat umum dan ditengah-tengah proses pengelompokan tersebut berkembang rumor yang sangat kuat isu pembubaran partai-partai politik jika tidak dicapai kesepakatan untuk mengadakan pengelompokan sampai batas waktu 11 Maret 1971.
Karena partai sangat lamban, mulai muncul gerakan di sejumlah daerah yang paling terkenal adalah di Jawa Barat. Panglima daerah di Jawa Barat pada waktu adalah Jenderal Darsono melakukan buldoser secara besar-besar ke partai di Jawa Barat. Muncul gagasan tentang dwi partai.
Partai yang cuma dua di Indonesia. Dan korban paling utama pada waktu itu adalah Partai Nasional Indonesia. Pada tanggal 7 Maret 1970 bertempat di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar di Jalan Teuku Umar No. 5 Jakarta, lima tokoh Partai yang hadir yaitu Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja (IPKI), Maruto Nitimihardjo dan Sukarni (Murba), VB Da Costa, Lo Ginting dan Harry Tjan (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo), mengadakan pertemuan dan pembicaraan mengenai pengelompokan partai. Dalam pertemuan tersebut, muncul kekhawatiran terjadinya polarisasi antara kelompok Islam dan non-Islam, oleh karenanya muncul gagasan sebagai alternatif untuk mengelompokan partai menjadi lima atau empat kelompok yang terdiri dari dua kelompok muslim, satu nasionalis, satu kristen dan satu kelompok karya.
.
Namun pemerintah Orde Baru saat itu tetap menginginkan pengelompokan sesuai yang diajukan sebelumnya hingga akhirnya gagasan yang diusulkan oleh tokoh-tokoh tersebut tidak pernah terwujud.
Pada tanggal 9 Maret 1970 pertemuan pimpinan lima partai tersebut berlanjut ditempat yang sama dengan agenda pokok yaitu penyelesaian deklarasi atau pernyataan bersama dan pokok-pokok pikiran selanjutnya. Dalam pertemuan ini berhasil membentuk tim perumus yang terdiri dari Mh. Isnaeni, M Supangat, Murbantoko, Lo Ginting dan Sabam Sirait.
Tim perumus menghasilkan "Pernyataan Bersama" yang ditanda tangani oleh ketua partai masing-masing, yakni Hardi (PNI), M Siregar (Parkindo), VB Da Costa (Partai Katolik), achmad sukarmadidjaja (IPKI) dan Sukarni (Murba).
Pada tanggal 12 Maret 1970 kembali dilakukan pertemuan dengan Presiden Soeharto yang didampingi oleh Brigjen Sudjono Humardani dan Brigjen Sudharmono.
Dari pihak partai politik hadir Hardi dan Gde Djakse (PNI), Achmad Sukarmadidjaja dan M Supangat (IPKI), Maruto Nitimihardjo (Murba), VB Da Costa dan Lo Ginting (Partai Katolik) serta M Siregar dan Sabam Sirait (Parkindo).Pada tanggal 24 Maret 1970 para pemimpin parpol tersebut kembali melakukan pertemuan di ruang kerja Wakil Ketua MPRS, M Siregar.
Maksud pertemuan tersebut adalah untuk memperjelas keberadaan kelompok yang telah dibentuk, baik nama, sifat, pengorganisasian dan program. Hasil pertemuan tersebut akhirnya disepakati nama "Kelompok Demokrasi Pembangunan" dan dikukuhkan melalui SK No. 42/KD/1972, tanggal 24 Oktober 1972. Meskipun sebelumnya banyak muncul usulan-usulan nama yang diajukan oleh masing-masing partai, antara lain oleh Lo Ginting (Partai Katolik) yang mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi Kesejahteraan" atau "Kelompok Kesejahteraan Kerakyatan". Maruto Nitimihardjo (Murba) mengusulkan nama "Kelompok Gotong-Royong", karena kata "gotong royong" dianggap merupakan perasaan pancasila dan dapat menghindari polarisasi. Usep Ranawidjaja (PNI) keberatan karena bisa ditafsirkan dan dikaitkan dengan Orde Lama. M Supangat (IPKI) mengusulkan dibentuk "Badan Kerjasama" sebagai sifat pengelompokan yang dinamakan "Kelompok Pembangunan". Sabam Sirait (Parkindo) mengusulkan nama "Kelompok Demokrasi dan Pembangunan" atau "Kelompok Sosial Demokrat".
.
Setelah melalui proses yang panjang akhirnya pada tanggal 10 Januari 1973 tepat jam 24.00 dalam pertemuan Majelis Permusyawaratan Kelompok Pusat (MPKP) yang mengadakan pembicaraan sejak jam 20.30 di Kantor Sekretariat PNI di Jalan Salemba Raya 73 Jakarta, Kelompok Demokrasi dan Pembangunan melaksanakan fusi 5 Partai Politik menjadi satu wadah Partai yang bernama Partai Demokrasi Indonesia meskipun pada awal fusi sebenarnya muncul 3 (tiga) kemungkinan nama untuk fusi menjadi :
1. Partai Demokrasi Pancasila
2. Partai Demokrasi Pembangunan
3. Partai Demokrasi Indonesia
.
Deklarasi ditandatangani oleh wakil kelima partai yaitu MH. Isnaeni dan Abdul Madjid mewakili Partai Nasional Indonesia, A. Wenas dan Sabam Sirait Mewakili Partai Kristen Indonesia, Beng Mang Rey Say dan FX. Wignyosumarsono mewakili Partai Katolik, S. Murbantoko R. J. Pakan mewakili Partai Murba dan Achmad Sukarmadidjaja dan Drs. Mh. Sadri mewakili Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Dengan dideklarasikannya fusi kelima partai tersebut, maka lahirlah Partai Demokrasi Indonesia.
Setelah deklarasi fusi tersebut, selanjutnya untuk memenuhi poin 3 Deklarasi fusi, dibentuk tim penyusun Piagam Perjuangan, AD/ART, struktur organisasi dan prosedur yang diperlukan melaksanakan fusi tersebut.
Tim yang dikenal sebagai Tim 10 itu semula diketuai Sunawar Sukowati (PNI) tapi kemudian diganti Sudjarwo (PNI) karena penugasan Sunawar sebagai duta besar.
.
Pada tanggal 13 Januari 1973 Majelis Pimpinan Partai (MPP) terbentuk, Sabtu 14 Januari 1973 jam 01.20 pagi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) berhasil menyusun struktur dan personalia Dewan Pimpinan Pusat sampai terselenggaranya Kongres Nasional. Susunan kepengurusan DPP PDI sebagai berikut :
I. MAJELIS PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 25 orang) :
II. DEWAN PIMPINAN PUSAT (beranggotakan 11 orang)
.
DPP PDI bersama Tim 10 pada tanggal 8-10 Juni 1973 di Cibogo Bogor berhasil menyelesaikan AD/ART PDI dan telah disahkan dalam rapat DPP PDI tanggal 26 Juli 1973 serta dikukuhkan dalam rapat MPP PDI di kediaman hasyim Ning pada tanggal 4 Agustus 1973.
Sementara Piagam dan Program Perjuangan Partai dikukuhkan dalam rapat MPP PDI tanggal 19-20 September 1973.
Untuk memenuhi poin 4 Deklarasi Fusi, kelima partai yakni PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, Murba mengadakan forum internal masing-masing partai. PNI menyelenggarakan Munas tanggal 27-28 Januari 1973 di Jakarta yang memutuskan bahwa masalah fusi dengan partai-partai lain tidak dipersoalkan dan menyetujui kebijakan DPP PNI dalam menghadapi fusi. Parkindo mengadakan Sidang Dewan Partai VII yang diperluas pada tanggal 8-10 Juli 1973 di Sukabumi hasilnya menyetujui kebijakan DPP Parkindo berfusi dalam PDI.
Partai Katolik melaksanakan Sidang Dewan Partai yang diperluas pada tanggal 25-27 Februari 1973 di Jakarta dan hasilnya menyetujui kebijakan DPP untuk berfusi.
IPKI melaksanakan Musyawarah Dewan Paripurna Nasional IV di Tugu-Bogor pada tanggal 25-27 mei 1973 dan Murba melaksanakan Sidang Dewan Partai pada tanggal 1-3 Agustus 1973 yang masing-masing menyetujui kebijakan DPP nya untuk berfusi.
.
Terbentuknya DPP diiringi terbentuknya kepengurusan Cabang (kepengurusan tingkat kabupaten) sebanyak 154 Cabang. Tahun 1974 kepengurusan Cabang bertambah 77 Cabang, tahun 1975 bertambah 20 Cabang, tahun 1976 bertambah 6 Cabang.
Musyawarah nasional adalah bentuk pertemuan besar PDI yang pertama pasca fusi. Setelah mendapat restu Presiden Soeharto tanggal 18 Juni 1973 dan Wakil Presiden Sri Sultan Hamengku Buwono IX tanggal 19 Juni 1973, DPP PDI melaksanakan Musyawarah Nasional (Munas).
Dalam praktik, Munas I ini mengambil nama "Konpernas" (Konsultasi dan Penataran Nasional) di Jakarta tanggal 20-24 september 1973. Konpernas dihadiri utusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD), MPP, Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu), Anggota Fraksi PDI di DPR, dan tokoh-tokoh Pemerintah seperti mayjen Ali Murtopo, Mayjen Subiyono (Wakil Dephankam), JB sumarlin (Wakil Bappenas), Mayjen Sunandar (Wakil Mendagri), Sulaiman (Wakil Menlu) dan Prof Sunario (Wakil Dewan Harian Angkatan 1945).
.
Kongres I PDI berlangsung dari tanggal 12 - 13 April 1976. Pelaksanaan Kongres I ini sempat tertunda-tunda akibat adanya konflik internal. Di dalam Kongres I ini intervensi pemerintah sangat kuat, pemerintah memplot Sanusi Hardjadinata agar terpilih. Dan hasilnya Sanusi Hardjadinata terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Susunan DPP hasil Kongres I yang susunan personalianya sudah disempurnakan atas kesepakatan antara Mh Isnaeni dan Sunawar. Kepengurusan tersebut karena adanya konflik diantara pengurus DPP, maka pada tanggal 16 Januari 1978, susunan DPP PDI hasil penyelesaian politik bersama Bakin.Kongres II dilaksanakan pada tahun 1981 di Jakarta, meskipun ada penolakan dari "Kelompok Empat" (Usep, Abdul Madjid, Walandauw dan Zakaria Ra'ib) yang mengajukan keberatan atas penyelenggaraan Kongres II kepada pemerintah.
.
Namun Kongres II PDI tetap berlangsung pada tanggal 13-17 Januari 1981 mengambil tema : "Dengan Menggalang Persatuan dan Kesatuan Dalam Rangka Memantapkan Fusi, Meningkatkan Peranan dan Partisipasi PDI Untuk Mensukseskan Pembangunan".Di dalam Kongres II ini campur tangan pemerintah semakin kuat.
Meskipun ada keberatan terhadap pelaksanaan Kongres tersebut, Kongres II PDI tetap berjalan.
Pemerintah tetap mengizinkan penyelenggaraan Kongres tersebut dan Presiden Soeharto yang membuka acara Kongres II PDI.
Di dalam Kongres II PDI menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantara partai-partai pendukung PDI yang berkonflik. Kongres II PDI akhirnya menyepakati bahwa fusi telah tuntas.
.
Pasca Kongres II PDI konflik internal masih terjadi yaitu perselisihan antara Hardjanto dengan Sunawar. Kelompok hardjanto mendesak diselenggarakannya Kongres Luar Biasa sedangkan Kubu Sunawar hanya menghendaki Munas. Kubu Sunawar menginginkan Kongres III PDI diselenggarakan setelah pemilu 1987, sementara kubu Hardjanto menginginkan sebelum Pemilu.
.
Akhirnya Kongres III PDI diselenggarakan sebelum Pemilu yaitu pada tanggal 15-18 April 1986 di Wisma haji Pondok Gede, Jakarta. Kongres III dapat diselenggarakan karena Sunawar Soekawati meninggal dunia. Di dalam Kongres ini semaki menegaskan kuatnya ketergantungan PDI pada Pemerintah.
Kongres III PDI gagal dan menyerahkan penyusunan pengurus kepada Pemerintah. Pada waktu itu yang berperan adalah Mendagri Soepardjo Rustam, Pangab Jenderal Benny Moerdani dan Menteri Muda Sekretaris Kabinet Moerdiono. Konflik internal terus berlanjut sampai dengan dilaksanakannya Kongres IV PDI di Medan.
.
Kongres IV PDI diselenggarakan tanggal 21-25 Juli 1993 di Aula Hotel Tiara, Medan, Sumatera Utara dengan peserta sekitar 800 orang.
Dalam Kongres tersebut muncul beberapa nama calon Ketua Umum yang akan bersaing dengan Soerjadi, yakni Aberson Marle Sihaloho, Budi Hardjono, Soetardjo Soerjogoeritno dan Tarto Sudiro, kemudian muncul nama Ismunandar yang merupakan Wakil Ketua DPD DKI Jakarta. Budi Hardjono saat itu disebut-sebut sebagai kandidat kuat yang didukung Pemerintah.
Tarto Sudiro maju sebagai calon Ketua Umum didukung penuh oleh Megawati Soekarnoputri. Saat itu posisi Megawati belum bisa tampil mengingat situasi dan kondisi politik masih belum memungkinkan.
Kongres IV PDI di Medan dibuka oleh Presiden Soeharto dan acara tersebut berjalan lancar. Namun beberapa jam kemudian acara Kongres menjadi ricuh karena datang para demonstran yang dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea mencoba menerobos masuk ke arena sidang Kongres namun dihadang satuan Brimob. Acara tetap berlangsung sampai terpilihnya kembali Soerjadi secara aklamasi sebagai Ketua Umum, namun belum sampai penyusunan kepengurusan suasana Kongres kembali ricuh karena aksi demonstrasi yng dipimpin oleh Jacob Nuwa Wea berhasil menerobos masuk ke arena Kongres.
Kondisi demikian membuat pemerintah mengambil alih melalui mendagri Yogie S Memed mengusulkan membentuk caretaker. Dalam rapat formatur yang dipimpin Latief Pudjosakti Ketua DPD PDI jatim pada tanggal 25-27 Agustus 1993 akhirnya diputuskan susunan resmi caretaker DPP PDI .
Setelah gagalnya Kongres IV PDI yang berlangsung di Medan, muncul nama Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh warga PDI untuk tampil menjadi Ketua Umum.
Megawati Soekarnoputri dianggap mampu menjadi tokoh pemersatu PDI.
Dukungan tersebut muncul dari DPC berbagai daerah yang datang kekediamannya pada tanggal 11 September 1993 sebanyak lebih dari 100 orang yang berasal dari 70 DPC. Mereka meminta Megawati tampil menjadi kandidat Ketua Umum DPP PDI melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar pada tanggal 2-6 Desember 1993 di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya.
Dukungan terhadap Megawati semakin kuat dan semakin melejit dalam bursa calon Ketua Umum DPP PDI. Muncul kekhawatiran Pemerintah dengan fenomena tersebut. Pemerintah tidak ingin Megawati tampil dan untuk menghadang laju Megawati ke dalam bursa pencalonan Ketua Umum, dalam acara Rapimda PDI Sumatera Utara tanggal 19 Oktober 1993 yang diadakan dalam rangka persiapan KLB muncul larangan mendukung pencalonan Megawati.
Kendati penghadangan oleh Pemerintah terhadap Megawati untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum sangat kuat, keinginan sebagian besar peserta KLB untuk menjadikan Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI tidak dapat dihalangi hingga akhirnya Megawati dinyatakan sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993-1998 secara de facto.
Untuk menyelesaikan konflik PDI, beberapa hari setelah KLB, Mendagri bertemu Megawati, DPD-DPD dan juga caretaker untuk menyelenggarakan Munas dalam rangka membentuk formatur dan menyusun kepengurusan DPP PDI. Akhirnya Musyawarah Nasional (Munas) dilaksanakan tanggal 22-23 Desember 1993 di Jakarta dan secara de jure Megawati Soekarnoputri dikukuhkan sebagai Ketua Umum DPP PDI.
Dalam Munas ini dihasilkan kepengurusan DPP PDI periode 1993-1998. Berakhirnya Munas ternyata tidak mengakhiri konflik internal PDI.
Kelompok Yusuf Merukh membentuk DPP PDI Reshuffle walau tidak diakui oleh Pemerintah namun kegiatannya tidak pernah dilarang. Disamping itu kelompok Soerjadi sangat gencar melakukan penggalangan ke daerah-daerah dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan menggelar Kongres.
Dari 28 pengurus DPP PDI, 16 orang anggota DPP PDI berhasil dirangkulnya untuk menggelar Kongres.
Ketua Umum DPP PDI, Megawati Soekarnoputri menolak tegas diselenggarakannya "Kongres", kemudian pada tanggal 5 Juni 1996, empat orang deklaratir fusi PDI yakni Mh Isnaeni, Sabam Sirait, Abdul Madjid dan Beng Mang Reng Say mengadakan jumpa pres menolak Kongres.Kelompok Fatimah Achmad yang didukung oleh Pemerintah tetap menyelenggarakan Kongres pada tanggal 2-23 Juni 1996 di Asrama Haji Medan dengan didukung penjagaan yang sangat ketat dari aparat keamanan lengkap dengan panser.
Pagar Asrama Haji tempat kegiatan berlangsung ditinggikan dengan kawat berduri setinggi dua meter. Disamping itu di persimpangan jalan dilakukan pemeriksaan Kartu Tanda Penduduk terhadap orang-orang yang melintas.
Warga PDI yang tetap setia mendukung Megawati demonstrasi secara besar-besaran pada tanggal 20 Juni 1996 memprotes Kongres rekayasa yang diselenggarakan oleh kelompok Fatimah Achmad, demontrasi itu berakhir bentrok dengan aparat dan saat ini dikenal dengan "Peristiwa Gambir Berdarah".
Meskipun masa pendukung Megawati yang menolak keras Kongres Medan, namun Pemerintah tetap mengakui hasil Kongres tersebut. Pemerintah mengakui secara formal keberadaan DPP PDI hasil Kongres Medan dan menyatakan PDI hasil Kongres Medan sebagai peserta Pemilu tahun 1997.
Tanggal 25 Juli 1996 Presiden Soeharto menerima 11 pengurus DPP PDI hasil Kongres Medan yang dipimpin oleh Soerjadi selaku Ketua Umum dan Buttu Hutapea selaku Sekretaris Jenderal. Hal ini semakin membuat posisi Megawati dan para pengikutnya semakin terpojok.
Masa pendukung Megawati mengadakan "Mimbar Demokrasi" dihalaman Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro hingga pada tanggal 27 Juli 1996, kantor DPP PDI diserbu oleh ratusan orang berkaos merah yang bermaksud mengambil alih kantor DPP PDI.
Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Peristiwa "Sabtu Kelabu 27 Juli" yang banyak menelan korban jiwa.
.
Pasca peristiwa 27 Juli, Megawati beserta jajaran pengurusnya masih tetap eksis walaupun dengan berpindah-pindah kantor dan aktivitas yang dilakukan dibawah pantauan Pemerintah.
Pada Pemilu 1997 Megawati melalui Pesan Hariannya menyatakan bahwa PDI dibawah pimpinannya tidak ikut kampanye atas nama PDI. Pemilu 1997 diikuti oleh PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan hasil Pemilu menunjukan kuatnya dukungan warga PDI kepada Megawati karena hasil Pemilu PDI merosot tajam dan hanya berhasil meraih 11 kursi DPR.
.
Tahun 1998 membawa angin segar bagi PDI dibawah kepemimpinan Megawati.Di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk melakukan reformasi politik, PDI dibawah kepemimpinan Megawati kian berkibar. Pasca Lengsernya Soeharto, dukungan terhadap PDI dibawah kepemimpinan Megawati semakin kuat, sorotan kepada PDI bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri.Pada tanggal 8-10 Oktober 1998, PDI dibawah kepemimpinan Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang berlangsung di Denpasar Bali.
.
Kongres ini berlangsung secara demokratis dan dihadiri oleh para duta besar negara sahabat. Kongres ini disebut dengan "Kongres Rakyat". Karena selama kegiatan Kongres berlangsung dari mulai acara pembukaan yang diselenggarakan di lapangan Kapten Japa, Denpasar sampai acara penutupan Kongres, jalan-jalan selalu ramai dipadati warga masyarakat yang antusias mengikuti jalannya Kongres tersebut.
Di dalam Kongres V PDI, Megawati Soekarnoputri terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003 secara aklamasi.
Didalam Kongres tersebut, Megawati diberi kewenangan khusus untuk mengambil langkah-langkah organisatoris dalam rangka eksistensi partai, NKRI dan UUD 1945, kewenangan tersebut dimasukan di dalam AD-ART PDI. Meskipun pemerintahan sudah berganti, namun yang diakui oleh Pemerintah adalah masih tetap PDI dibawah kepemimpinan Soerjadi dan Buttu Hutapea. Oleh karenanya agar dapat mengikuti Pemilu tahun 1999, Megawati mengubah nama PDI menjadi PDI Perjuangan pada tanggal 1 Februari 1999 yang disahkan oleh Notaris Rakhmat Syamsul Rizal, kemudian dideklarasikan pada tanggal 14 Februari 1999 di Istoran Senayan Jakarta.
Pemilu tahun 1999 membawa berkah bagi PDI Perjuangan, dukungan yang begitu besarnya dari masyarakat menjadikan PDI Perjuangan sebagai pemenang Pemilu dan berhasil menempatkan wakilnya di DPR sebanyak 153 orang. Dalam perjalananya kemudian, Megawati terpilih sebagai Wakil Presiden mendampingi KH Abdurahman Wahid yang terpilih didalam Sidang Paripurna MPR sebagai Presiden Republik Indonesia Ke - 4.
Untuk pertama kalinya setelah berganti nama dari PDI menjadi PDI Perjuangan, pengurus DPP PDI Perjuangan memutuskan melaksanakan Kongres I PDI Perjuangan meskipun masa bakti kepengurusan DPP sebelumnya baru selesai tahun 2003.
Salah satu alasan diselenggarakannya Kongres ini adalah untuk memantapkan konsolidasi organisasi Pasca terpilihnya Megawati sebagai Wakil Presiden RI.Kongres I PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 27 Maret - 1 April 2000 di Hotel Patra Jasa Semarang-Jawa Tengah.
Menjelang Kongres I PDI Perjuangan, sudah muncul calon-calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, nama yang muncul antara lain Dimyati Hartono yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan, kemudian muncul pula nama Eros Jarot yang sempat menggalang DPC-DPC untuk mendukungnya. Di dalam pemandangan umum Cabang-Cabang, dari 243 DPC, hanya 2 DPC yang mengusulkan nama lain yaitu DPC Kota Jayapura dalam pemandangan umumnya mengusulkan 3 orang calon Ketua Umum yaitu Megawati, Dimyati Hartono dan Eros Jarot, kemudian DPC Kota Banjarmasin mengusulkan Eros Jarot sebagai Ketuan Umum DPP PDI Perjuangan.
Kongres I PDI Perjuangan akhirnya menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2000-2005 secara aklamasi tanpa pemilihan karena 241 dari 243 DPC mengusulkan nama Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDI Perjuangan. Setelah Kongres I PDI Perjuangan tahun 2000, pada tahun 2001 Megawati diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia Ke - 5 menggantikan KH Abdurahman Wahid yang diturunkan dalam Sidang Istimewa MPR-RI.
Diangkatnya Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI ke - 5 membawa perubahan pada sikap politik PDI Perjuangan dan cap sebagai partai penguasa melekat di PDI Perjuangan.
Meski sebagai partai penguasa, PDI Perjuangan ternyata tidak mampu meraih kemenangan di dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2004.
PDI Perjuangan hanya mampu memperoleh suara diurutan kedua dengan 109 kursi di DPR.
.
Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan pada tanggal 28 - 31 Maret 2005 di Hotel Grand Bali Beach, Denpasar Bali, tempat dimana Kongres V PDI diselenggarakan pada tahun 1998.
Kongres ini selesai 2 hari lebih cepat dari yang dijadwalkan yaitu 28 Maret - 2 April 2005. Menjelang Kongres II PDI Perjuangan diselenggarakan, sudah banyak muncul nama-nama yang akan maju sebagai calon kandidat Ketua Umum DPP PDI Perjuangan antara lain Guruh Soekarnoputra yang digagas oleh Imam Mundjiat Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Timur, Laksamana Sukardi, Roy BB Janis, Arifin Panigoro dan Sophan Sophiaan.
Masing-masing calon tersebut giat melakukan penggalangan kekuatan di daerah. Disamping itu kelima calon tersebut beberapa kali mengadakan pertemuan-pertemuan di beberapa hotel di Jakarta salah satunya pertemuan di Sahid Jaya Hotel. Di kemudian hari kelima calon ini bergabung menjadi satu dalam satu wadah yang dinamakan "Kelompok Gerakan Pembaruan PDI Perjuangan" yang mengusung satu nama calon Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yaitu Guruh Sukarno Putra.
Di dalam sidang paripurna pertama, sidang sempat ricuh saat pembahasan tata tertib yang diikuti beberapa peserta walk out dari arena sidang.
Namun sidang paripurna tetap berlangsung setelah Ir. Sutjipto selaku pimpinan sidang mengajukan penawaran kepada peserta yang menolak Pasal 7 tata tertib untuk berdiri dan yang menyetujui tetap duduk, ternyata dari 1822 peserta hanya beberapa orang yang berdiri dan sidang dilanjutkan kembali.
Kongres II PDI Perjuangan akhirnya berakhir pada tanggal 31 Maret 2005 setelah Megawati dikukuhkan sebagai Ketua Umum terpilih karena seluruh peserta dalam pemandangan umumnya mengusulkan Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI Perjuangan periode 2005-2010.

nokia 3110

2009-04-21T19:08:00.000-07:00

Review HP Nokia 3110 Classic

Saya beralih ke Nokia 3110c ini setelah sebelumnya memakai Nokia 6230, 6230i. Nokia 3110c ini HP nokia seri baru, walaupun seri 3 HP ini sudah cukup lengkap fasilitasnya antara lain Bluetooth, Infra Red, Radio FM Stereo, Kamera 1,3 Mp, layar TFT dan memory card micro SD. HP ini cukup tipis dan ringan dengan design keypad yang besar-besar sehingga sangat mudah dioperasikan untuk pemakai yang memiliki jempol besar.

HP ini juga dengan mudah dipairing dengan dengan device lain seperti PDA maupun notebook, baik menggunakan Infra Red maupun Bluetooth. Sehingga bisa internetan dari PDA/Notebook menggunakan GPRS dari HP ini. Sayangnya HP ini belum support 3G, sehingga hanya bisa GPRS untuk data komunikasinya.

Dengan Screen 128×160 mungkin agak kecewa bagi pemakai 6230i karena resolusinya lebih rendah, tapi lebih bagus karena sudah sudah TFT.

Yang cukup menarik dari Nokia 3110c adalah adanya aplikasi Yahoo! Go, dimana dengan aplikasi ini kita bisa membuka email Yahoo, berita, ramalan cuaca dan lain-lain. Selain itu juga aplikasi Instant Messages yang bisa dipakai untuk Chatting menggunakan Yahoo Messanger atau yang lain. Aplikasi ini bisa jalan di background sehingga saat kita aktifkan kita bisa menggunakan feature lain seperti call atau SMS. Jika ada message masuk maka akan ada pemberitahuan beep sesuai yang sudah kita setting. Dengan menggunakan feature ini maka bisa chatting sepuasnya dengan biaya jauh lebih murah dari biaya SMS.

Spesifikasi lengkap saya ambil dari GSM Arena (http://www.gsmarena.com/nokia_3110_classic-1862.php) sebagai berikut :

General	Network	GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900
	Announced	2007, February
	Status	Available

Size	Dimensions	108.5 x 45.7 x 15.6 mm, 72 cc
Size	Weight	87 g

Display	Type	TFT, 256K colors
	Size	128 x 160 pixels
		- 5-way navigation key - Downloadable wallpapers, screensavers

Ringtones	Type	Polyphonic (64 channels), MP3, AAC
	Customization	Download, order now
	Vibration	Yes

Memory	Phonebook	Yes, Photocall
	Call records	20 dialed, 20 received, 20 missed calls
	Card slot	microSD (TransFlash), buy memory
		- 9 MB internal memory

Data	GPRS	Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
	HSCSD	Yes
	EDGE	Class 10, 236.8 kbps
	3G	No
	WLAN	No
	Bluetooth	Yes, v2.0
	Infrared port	Yes
	USB	Yes, v2.0 miniUSB

Features	Messaging	SMS, MMS, Email
	Browser	WAP 2.0/xHTML
	Games	Yes + Downloadable, order now
	Colors	Black
	Camera	1.3 MP, 1280 x 1024 pixels, video(QCIF)
		- Push to talk - Java MIDP 2.0 - MP3/MP4/AAC/AAC+/H.264/WMA media player - FM stereo radio - T9 - Calendar - Calculator - Built-in handsfree - Voice memo - Voice command

Battery		Standard battery, Li-Ion 1020 mAh (BL-5C)
	Stand-by	Up to 370 h
	Talk time	Up to 4 h

Media Playernya cukup lumayan, dan bisa berjalan di background, sehingga kita bisa mendengarkan music sambil SMS-an. Radionya sudah FM stereo dan bisa menyimpan 20 channel, yang frekuensinya bisa kita seting manual atau menggunakan visual radio (Visual Radio ini membutuhkan connect ke internat, dimana kita bisa mencari radio di kota yang kita inginkan dan menyimpan freq nya ke hp kita)

HP ini dilengkapi memory Micro SD yang bisa digunakan untuk menyimpan photo, video, aplikasi maupun file-file lain.

Yang cukup menarik dari Nokia 3110c adalah adanya port miniUSB, sehingga kalau kita punya kable USB yang ujungnya miniUSB, kita bisa langsung colok ke PC dan Nokia 3110c ini bisa sekaligus berfungsi sebagai flash disk (Untuk OS Windows 2000 atau XP bisa langsung detect tanpa perlu driver tambahan, seperti layaknya flashdisk biasa). Ini merupakan feature baru yang cukup bermanfaat, sehingga kita bisa copy data dari/ke microSD yang ada di ponsel, tanpa memerlukan Nokia PC Suite atau Card Reader.

HP ini bisa menyimpan banyak sekali SMS, sampai saat ini di HP saya sudah ada sekitar 1100-an sms di inbox dan 1200-an SMS di Sent Item dan belum ada pesan bahwa message full. Saya tidak tahu batas maksimum berapa sms yang bisa disimpan, yang jelas di spec nya HP ini memiliki internal memory 9 MB. Untuk Contact, HP ini juga bisa menyimpan 2000 Contact (phonebook).

Ponsel ini juga sudah ada flash player didalamnya (tapi mungkin versinya masih belum yang terbaru), sehingga kalau kita punya file flash (extention *.swf), hp ini mampu menjalankan/membuka dan bisa dijadikan sebagai Wallpaper atau Screen Server, Cukup menarik karena file SWF sangat mudah kita peroleh di internet.

Selain feature-feature diatas, hp ini juga dilengkapi dengan Email dimana sudah ada predefine email setting untuk : Yahoo!Mail, GMail, AIM dll, sehingga kita tinggal memasukkan user/password kita bisa dapatkan email sesuai yang kita mau. Untuk email yang tidak terdaftar kita bisa setting untuk POP3, atau IMAP. Untuk menghemat bandwidth, di email ini ada setting untuk misalnya hanya meretrive header email, atau hanya meretrieve maximum jumlah email, atau membatasi ukuran email yang didownload.

HP ini (dan mungkin HP Nokia versi baru lainya) juga sudah mendukung Copy - Paste, sehingga kita bisa copy text yang ada di SMS, Calendar, Note dll (Mark - Copy) dan bisa kita paste ke tempat lain dengan mudah. Seperti Copy Paste yang biasa kita lakukan di PC/PDA.

Browser internalnya mampu memview docuument xHTML, dan kalau mau lebih sempurna bisa install Opera Mini yang bisa view HTML murni (bisa didownload dari http://wap.getjar.com dari HP atau http://www.getjar.com/products/3334/OperaMini)

Untuk install aplikasi java, dengan mudah bisa kita lakukan tanpa menggunakan Nokia PC Suite, karena dengan kita mencolokan miniUSB nya kita bisa langsung copy file *.JAR nya ke microSD dan menjalankanya dari HP.

Sebagai nostalgia Nokia 3110 jaman dulu sudah pernah diproduksi oleh Nokia tetapi tanpa kata ‘Classic’. Modelnya bisa dilihat pada gambar disamping. HP nokia ini dulu dibuat tahun 1997, jamannya teknologi GSM masih baru di Indonesia. Untuk review HP jadul ini bisa baca di alamat http://www.gsmarena.com/nokia_3110-23.php. Kalau mau melihat perbandingan feature keduanya (Nokia 3110 dan Nokia 3110 Classic yang pembuatanya selisih 10 tahun) bisa click alamat http://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone2=1862&idPhone1=23.

Kesimpulan :

Keunggulan : Konektifitas lengkap : bluetooth, miniUSB, infraRed. Memory internal cukup besar, bisa menyimpan ribuan SMS dan contact, ada ext memory MicroSD, Kamera 1,3 MP. Aplikasi di dalamnya cukup lengkap, Harga terjangkau (sekitar Rp. 1,5 Jt)

biografhi

2009-04-06T23:39:00.000-07:00

lapor

nama : reza.purnama

ttl : Tasikmalaya,25-05-1991

alamat : jln.rajawali kec.cibeureum

jodiak : gemini

07 Apr 2009 01:04 AM
Persib Diperlakukan tak Adil Persib merasa diperlakukan tidak adil oleh PSSI yang mengabulkan permohonan Sriwijaya FC untuk mengundurkan leg kedua babak "16 Besar" Copa Indonesia melawan Persib secara sepihak, dari 12 April menjadi 14 April. Persib sendiri tidak pernah ditanya tentang masalah pengunduran tersebut, padahal Persib baru saja mendapatkan lampu hijau dari Kapolres Bandung, Ajun Komisaris Besar Imran Yunus, untuk menggelar pertandingan sesuai jadwal, 12 April, di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kab. Bandung. Persib mendapat pemberitahuan resmi melalui surat tembusan PSSI yang ditandatangani Ketua Umum PSSI Nurdin Halid dan ditujukan kepada Ketua Badan Liga Indonesia (BLI). Surat bernomor 827/ UDN/333/ IV-09 tertanggal 6 April itu diterima Persib Senin (6/4), pukul 16.19 WIB. Dalam surat itu disebutkan, atas dasar surat dari Sriwijaya FC per tanggal 4 April, PSSI menyetujui permohonan Sriwijaya untuk mengundurkan pertandingan Persib-Sriwijaya FC leg kedua babak "16 Besar" Copa Indonesia dari 12 April menjadi 14 April. Tembusan juga dikirimkan ke kubu Sriwijaya FC. "Tadi BLI mendapat surat dari Ketua Umum PSSI. Ketua Umum menginstruksikan agar pertandingan Copa antara Persib dan Sriwijaya FC diundur menjadi 14 April. Pertimbangannya, pada 10 atau 11 April Sriwijaya baru sampai di tanah air setelah menjalani pertandingan di Osaka," tutur Direktur Kompetisi BLI Joko Driyono. Menyikapi surat tersebut, menurut Joko, mau tidak mau BLI harus menyetujui karena bersifat instruksi. Padahal, sebelumnya mereka sempat menolak permohonan Sriwijaya FC. Alasannya, karena dalam menetapkan jadwal Copa 12 April, BLI telah memperhitungkan pertandingan Sriwijaya di Osaka. "Bagi BLI, sebenarnya penetapan 12 April itu sudah jadwal lama. Bagi kami, 12 April atau tanggal lain tinggal persoalan izin. Oleh karena itu, ketika Persib menyatakan 12 April sudah mendapat izin kepolisian, kami langsung merilis jadwal resmi," tuturnya. Lantas, menurut Joko, ketika ada surat permohonan dari Sriwijaya untuk mengundurkan jadwal, BLI pun menolak. "Kami tidak bisa memenuhi permohonan dari Sriwijaya karena aturannya harus diajukan satu pekan sebelumnya. Kami mempersilakan mereka mengajukan permohonan ke Ketua Umum dan ternyata disetujui," kata Joko. Alhasil, pertandingan Persib-Sriwijaya FC pun resmi diundur dua hari, menjadi 14 April. Hal ini membuat Persib yang bertindak sebagai tuan rumah diliputi kekecewaan. "Masalah ini sudah dilaporkan kepada Ketua dan Wakil Ketua BPP (Badan Pengelola Persib), juga manajer tim. Atas laporan ini, Ketua BPP memerintahkan saya agar mengirimkan surat protes ke PSSI atas perlakuan yang tidak adil terhadap Persib," tutur Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persib untuk Copa Indonesia, Edi Jukardi, dihubungi "PR", Senin (6/4) malam. Salah satu indikatornya, menurut Edi, laga kandang Persib melawan Persik Kediri yang terpaksa dialihkan ke Solo akibat masalah perizinan. Saat itu, Persib yang baru saja pulang menjalani partai kandang di Wamena tetap diharuskan berangkat ke Solo untuk menjalani pertandingan. "Waktu itu Persib tidak diberi kesempatan untuk mengundurkan waktu pertandingan. Tidak ada toleransi dari BLI. Pilihannya, bertanding atau Persib dikenai sanksi. Persib pun terpaksa berangkat subuh, padahal sore harinya sudah harus bertanding. Ini jelas tidak adil," tutur Edi. Kekecewaan senada, menurut Edi, dilontarkan Ketua BPP, Dada Rosada di kediamannya di Ciparay. "Ketua mengatakan, ini menunjukkan betapa karut-marutnya penyelenggaraan kompetisi di tanah air. Inilah model pengelolaan kompetisi profesional yang dicontohkan PSSI pada kita. Begitu komentar ketua," kata Edi Jukardi. Selain masalah ketidakadilan, menurut Edi, Persib juga kecewa karena usaha untuk meyakinkan pihak kepolisian agar pertandingan bisa digelar 12 April seakan tidak dihargai. "Sekarang, biar bobotoh yang memberi penilaian akhir. Kami sudah setengah mati meyakinkan kepolisian untuk 12 April," tuturnya. Ungkapan kekecewaan juga dilontarkan Asisten Manajer, Umuh Muchtar. "PSSI tidak konsisten. Manajemen tetap bersikeras agar pertandingan digelar 12 April, kalau 14 April tidak mau. Kenapa PSSI seperti mempermainkan Persib. Kami akan berusaha memperjuangkan agar pertandingan tetap digelar 12 April, sesuai jadwal," kata Umuh. Perihal permohonan pengunduran jadwal ini sudah pernah dilontarkan pelatih Sriwijaya FC, Rahmad Darmawan beberapa waktu lalu. Saat itu, Rahmad menuturkan, Sriwijaya mengajukan permohonan agar PSSI mengundurkan pertandingan satu hari, menjadi 13 April. Alasannya, pada 8 April Sriwijaya baru saja menjalani laga tandang melawan Gamba Osaka di Jepang dan baru akan tiba di tanah air pada 10 April. Kami harap, PSSI bisa mengabulkan permohonan ini untuk memberikan kesempatan recovery pada pemain," tutur Rahmad kala itu.